ADKASI LEARNING CENTER
PROFIL
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN
BIMBINGAN TEKNIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
EXECUTIVE SUMMARY
ADKASI sebagai asosiasi yang dibentuk oleh DPRD-DPRD Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, mencoba menjadi sarana untuk membantu para anggotanya menjawab berbagai tantangan yang ada. Terutama dalam peningkatan sumberdaya di dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri. Selain itu, asosiasi ini berperan pula sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan kebutuhan daerah dalam penetapan kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui program-program kerja ADKASI bekerjasama dengan beberapa, lembaga terutama institusi-institusi pemerintahan diAntaranya DEPDAGRI, BPK, Departemen keuangan, Kementrian Kesra, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya, sehingga keberadaan asosiasi ini akan terus berkelanjutan untuk melayani para anggotanya.
ADKASI bekerja ke dua arah. Pertama, analisis terhadap kebijakan Pemerintahan Pusat dan memberikan masukan agar kepentingan daerah diperhatikan. Kedua, terhadap para anggotanya, dengan menyediakan dukungan dan jasa, untuk membantu membangun kapasitas anggota. Tujuan akhirnya adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintahan daerah akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat dan bekerja menuju pembangunan berkelanjutan yang adil.
ADKASI melalui adkasi learning centre memfasilitasi penyelenggaraan program-program peningkatan kapasitas bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dalam bentuk seminar, workshop, kunjungan kerja dan inhouse training.
Dari program peningkatan kapasitas ini diharapkan anggota dewan akan lebih paham fungsi-fungsi DPRD sehingga akan diperoleh praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
program PENGEMBANGAN KAPASITAS
Selama enam tahun berdiri, Adkasi telah berpengalaman dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas bagi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten.
bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:
WORshop nasional. umunya kegiatan yang berskala nasional meliputi sosialisasi peraturan perundangan terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat; diseminasi modul-modul maupun methodologi pelatihan dan seminar/ lokalatih tentang isu-isu nasional yang dianggap penting. biasanya diikuti oleh unsur pimpinan, anggota atau setwan yang diutus mewakili institusinya.
workshop regional. workshop ini ditujukan khusus bagi anggota adkasi dalam region tertentu. dengan peserta yang lebih terbatas, forum ini biasanya digunakan untuk melakukan training-training yang bertujuan meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan anggota.
workshop inhouse. workshop inhouse atau juga dikenal dengan bimbingan teknis. adalah bentuk pengembangan kapasitas yang diberikan khusus kepada satu dprd saja. workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota dprd secara keseluruhan. terutama menyangkut tupoksi dan isu-isu penting yan terjadi di daerahnya. penyelenggaraan dapat dilakukan di kabupaten yang bersangkutan atau di tempat lain.
Melalui kerjasama dengan beberapa lembaga internasional, diantaranya GTZ-ASSD, NDI, UNIFEM dan VNG, Adkasi telah berhasil mengembangkan modul maupun tools training yang dirasakan sangat bermanfaat bagi anggotanya.
Pemilihan narasumber juga menjadi pertimbangan utama dalam menyelenggarakan pelatihan. Narasumber maupun fasilitator yang kompeten menjadi salah satu faktor penentu output pelatihan. Beberapa modul yang telah dihasilkan, sudah diimplementasikan dalam bentuk in House Training
Materi yang disampaikan dalam setiap workshop mengacu pada kebutuhan dprd kabupaten anggota adkasi, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kemampuan dari anggota DPRD kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
secara umum materi pengembangan kapasitas yang diselenggarakan adkasi terbagi atas:
induction training.Induction training adalah pelatihan yang ditujukan kepada anggota dprd yang baru menjabat. materi yang diberikan sepenuhnya adalah pendalaman terhadap tugas pokok dan fungsi dprd yang meliputi: fungsi penganggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan (oversight)
berbeda dengan program orientasi yang dilaksanakn pemerintah. induction training yang dilaksanakan adkasi menggunakan metode ”pendidikan orang dewasa” yang lebih menekankan partisipasi dan interaksi peserta pelatihan. seri induction trainiing yang diberikan adkasi, menyangkut:
- workshop fungsi penganggaran.
- workshop fungsi legislasi
- workshop fungsi pengawasan
workshop diatas diselenggarakan terpisah, masing-masing workshop berdurasi 3 hari 2 malam. dengan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dprd. workshop induction training ini dapat berbentuk workshop regional maupun workshop inhouse.
workshop keuangan daerah. workshop ini merupakan tahap lanjutan pemahaman fungsi penganggaran DPRD. pada workshop ini lebih didalami lagi mengenai proses penyusunan apbd, laporan pertanggungjawaban, analisis apbd, dll.
WORKSHOP LEGAL DRAFTING. WORKSHOP INI MEMBERIKAN PEMAHAMAN LEBIH MENDALAM TENTANG PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN ISU-ISU LAIN TERKAIT FUNGSI LEGISLASI dprd
workshop politik dan pemerintahan daerah. workhsop ini akan memberi pemahaman mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dari perspektif dprd, pengelolaan asset dan rpjpd/ rpjmd
workshop thematik. adalah workshop yang diselenggarakan dengan thema-thema khusus, misalnya gender budgeting, perencanaan partisipatif, dll.
workshop sektoral. adalah workshop yang diselenggarakan terkait isu-isu sektoral, misalnya: pendidikan, kesehatan, pertanian, pertanahan, dll
berikut adalah beberapa materi program pengembangan kapasitas yang dilaksanakan oleh adkasi :
1. kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, kewenangan dan
hubungan dengan dprd menurut uu no. 15/2006
2. penyusunan apbd 2010 menurut permendagri no 25
tahun 2009
3. Sistem Akuntansi dan penatausahaan dalam perspektif
dprd serta pemeriksaan keuangan daerah dan tindak
lanjutnya dalam perspektif dprd
4. jenis-jenis pemeriksaan: hasil dan mekanisme tindak
lanjutnya
5. Tata kelola keuangan daerah dan penyusunan apbd
perubahan dalam perspektif dprd
6. alat politik dprd : plafon, standar biaya, analisa apbd
dan laporan keuangan
7. Analisa laporan keuangan daerah
8. penyusunan kua, ppas, dan apbd
9. laporan keterangan pertanggungjawaban kepala
daerah (lkpj) menurut pp No.3/2007
10. teknik pengawasan atas pengelolaan &
pertanggungjawaban keuangan daerah
11. TUPOKSI DPRD
12. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF
13. TEKHNIK DAN METODE MEMAHAMI DAN MENINDAKLANJUTI
HASIL AUDIT BPK ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
14. pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah
daerah menurut pp no. 6 tahun 2008
15. pembagian urusan pemerintahan menurut
pp no.38/2007
16. penyusunan prioritas rencana pembangunan daerah
dan pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd).
17. Pedoman Teknis pengelolaan barang milik daerah
menurut Permendagri No. 17/2007
18. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
menurut PP No. 38/2007
19. Organisasi perangkat daerah menurut
pp no. 41 tahun 2007
Narasumber dan fasilitator
WORKHOP/ BIMBINGAN TEKNIS yang dilakukan oleh ADKASI selalu melibatkan para ahli dan pakar dalam bidang keuangan daerah, manajemen dan kebijakan, baik yang berasal dari lembaga pemerintah, akademisi maupun lsm. berikut adalah SEBAGIAN nama-nama dan asal lembaga yang pernah memberikan materi untuk kegiatan in house trainning yang dilaksanakan oleh ADKASI
1. Departemen/ Pejabat pemerintah pusat :
- Prof. DR. Mardiasmo (Dirjen Perimbangan Keuangan pusat dan daerah – departemen Keuangan RI)
- achmad yani, sh, ak, mm (DEPARTEMEN KEUANGAN)
- DR. Made Suwandi M.Soc (direktur urusan pemerintah daerah – Ditjen OTDA Departemen dalam negeri RI)
- DRS. reydonyzar monek, M. Devt (DIREKTUR ADMINISTRASI PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – bakd dEPARTEMEN dALAM NEGERI ri)
- DRS. syarifuddin (KASUBDIT EVALUASI KINERJA RENCANA ANGGARAN WILL II - BAKD DEPARTEMEN DALAM NEGERI ri)
- AGUS PALIMBANGAN (bakd – dEPARTEMEN DALAM NEGERI)
- MUSA TARIGAN (BAKD – DEPARTEMEN DALAM NEGERI)
2. Pengamat Politik/ akademisi :
- dr. I Ketut Putra erawan (kETUA pROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GAJAH MADA – UGM)
- DR. Abdul halim (AkademiSi – Universitas Gajah Mada - ugm)
- Irwan ritonga, SE, MSi (UGM)
- dr. purwosantoso (AKADEMISI – UNIVERSITAS GAJAH MADA - UGM)
- renaldi, SE (SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA - STAN)
- achmad gozali, SE (SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA - STAN)
- INDRA J. PILIANG (PENELITI CSIS)
- M. alfan Alfian, MSi (akbar tanjung institut)
- DR. daniel sparringa (Peneliti sosial politik-universitas airlangga)
- rEFLY hARUN (PENELITI SENIOR – CENTRE FOR ELECTORAL REFORM – CETRO)
- BIVITRI SUSANTI – PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (pshk)
- rUDY sATRIO, sH, mh (pAKAR hUKUM – uNIVERSITAS iNDONESIA)
3. dpr ri :
- Drs. Ganjar Pranowo (Komisi II DPR RI)
- tIUR BASARIA HUTAGAOL, ma (WAKIL KETUA BADAN KEHORMATAN)
4. bADAN PEMERIKSA KEUANGAN ri :
- sAPTO aMAL dAMANDARI, se (aNGGOTA vi bpk ri
- m. yusuf jhon (BPK RI)
- acep mulyadi (BPK RI)
- aULIA rAHMAT (bpk ri)
5. kOMISI PEMILIHAN UMUM (kpu) :
- PROF. DR. HA. hAFIZ ANSHARY (KETUA KPU)
- sRI nURYANTI, ma (ANGGOTA KPU)
6. kOMISI pEMBERANTASAN KORUPSI
adkasi juga memiliki fasilitator-fasilitator yang ahli dibidangnya masing-masing, diantaranya adalah:
|
|
bidang keahlian
|
|
1. Hikmat hardono, se. ak
|
keuangan daerah dan perencanaan
|
|
2. fikry karim, se, m.acc
|
akutansi dan keuangan daerah
|
|
3. dasril, spd
|
PENGAWASAN, PENGANGGARAN DPRD
|
|
4. salmiah ariyana
|
gender budgeting
|
|
5. arief rachman hakim
|
keuangan daerah dan tupokSi dprd
|
|
6. sugiharta kaleran
|
LEGISLASI DAN Perencanaan partisipatif
|
|
7. deny p. sambodo
|
keuangan daerah DAN LEGISLASI
|
|
